SENGETI, – Badan Anggaran bersama Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan kunjungan kerja konsultasi dan koordinasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (12/05/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gili Tangkong, Kantor BKAD Provinsi NTB tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antarpemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah agar berjalan lebih efektif dan efisien.
Sekretaris BKAD Provinsi NTB Muhammad Baihaki yang mewakili Kepala BKAD Provinsi NTB menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan DPRD Kabupaten Muaro Jambi.
Ia juga mengungkapkan apresiasi atas kunjungan kerja yang dilakukan sebagai bentuk penguatan sinergi antar daerah dalam tata kelola keuangan pemerintahan.
Menurut Baihaki, mekanisme pengeluaran kas dalam sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan secara tertib administrasi, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan regulasi.
“Proses pengeluaran KAS tidak hanya berorientasi pada pencairan anggaran semata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap aturan, serta validitas dokumen pendukung sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah,” kata Baihaki.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan daerah saat ini dituntut semakin adaptif terhadap perkembangan regulasi dan digitalisasi sistem pemerintahan.
“Forum konsultasi seperti ini menjadi sarana strategis untuk berbagi pengalaman, inovasi, serta solusi atas berbagai kendala yang dihadapi daerah dalam implementasi sistem akuntansi dan mekanisme pengeluaran KAS,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Kabupaten Muaro Jambi dan jajaran BKAD Provinsi NTB juga melakukan diskusi serta sesi tanya jawab terkait prosedur administrasi pengeluaran kas, mekanisme penerbitan SPD, SPM, dan SP2D, sistem pengawasan internal, hingga strategi meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
