Varial Adhi Putra sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, periode di mana program DAK untuk SMK yang sekarang menjadi objek penyidikan itu dilaksanakan. Sebagai kepala dinas, varian kewenangan terkait anggaran, rekomendasi pengadaan, dan persetujuan teknis membuat posisi jabatan ini menjadi sangat relevan dalam penyelidikan. Hal ini diperkuat oleh pemberitaan yang menyebut nama mantan Kadisdik muncul dalam pengembangan penyidikan lebih lanjut.
Sementara itu, Bukri memiliki latar belakang jabatan struktural yang kuat dalam satker pendidikan. Sebelum dilantik sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Provinsi Jambi, Bukri pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi — posisi yang membawa tanggung jawab langsung atas pengelolaan program dan pengadaan fasilitas untuk SMK. Hal ini membuatnya berada dalam rentang struktur yang relevan terhadap proyek DAK yang dicurigai bermasalah. – narasi jabatan ini bersumber dari pemberitaan terkait aktivitas publik Bukri di bidang pendidikan SMK.
Publik mempertanyakan apakah pengunduran diri kedua pejabat ini merupakan langkah administratif murni atau upaya manuver hukum seiring berkembangnya penyidikan. Pengunduran diri mendadak tanpa penjelasan publik yang meyakinkan justru memperkuat opini bahwa ada hubungan korelatif antara struktur jabatan mereka dengan kasus DAK yang sedang diusut. Hal ini juga menjadi catatan penting bagi penegak hukum agar keterkaitan jabatan maupun tindakan administratif tidak menjadi penghalang proses hukum yang adil.
“Kami akan terus menelusuri keterlibatan semua pihak sesuai fakta hukum yang ditemukan, tanpa pandang bulu,” ujar Kasi Penerangan Hukum Kejati Jambi, Nolly Wijaya, saat konfirmasi pelimpahan berkas perkara ke JPU.
Tuntutan Publik & Transparansi Hukum
Seiring bertambahnya tersangka dan dilimpahkannya berkas perkara ke Jaksa, tuntutan publik kini bukan hanya kepada tersangka utama, tetapi juga bagaimana sistem birokrasi dan pengawasan internal dapat mencegah praktik penyimpangan anggaran negara. Analisis publik menunjukkan bahwa hubungan profesional antara pejabat struktural yang pernah duduk di posisi teknis dan administratif dalam Dinas Pendidikan dengan jenjang kasus korupsi DAK perlu dibuka secara transparan demi keadilan dan akuntabilitas.
