Indeks

Sekda Buka FGD Pembinaan BLUD 2025: Tekankan Profesionalisme & Penguatan Pengawasan

Sekda Budhi Hartono membuka Focus Group Discussion asistensi pembinaan BLUD di Ruang Ridan, ( photo Dok Diskominfo)
Sekda Budhi Hartono membuka Focus Group Discussion asistensi pembinaan BLUD di Ruang Ridan, ( photo Dok Diskominfo)

SENGETI,— Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar Focus Group Discussion (FGD) asistensi pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan agenda utama memperkuat tata kelola, profesionalisme sumber daya manusia, dan integrasi sistem keuangan antar OPD. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, S.Sos., M.T., berlangsung di Ruang Ridan, Kamis (4/12/2025).

Transformasi BLUD sebagai Upaya Perbaikan Pelayanan Kesehatan

FGD ini menjadi medium pembahasan strategis bagi para pembina dan pengelola BLUD — khususnya BLUD kesehatan — untuk menyamakan persepsi tentang prosedur pengelolaan keuangan, mekanisme pertanggungjawaban, serta langkah korektif terhadap hambatan operasional. Kabupaten Muaro Jambi saat ini memiliki 25 BLUD bidang kesehatan, yang terdiri atas tiga rumah sakit dan 22 puskesmas, serta satu UPTD laboratorium lingkungan hidup yang sedang tahap penetapan.

“FGD ini penting agar manajemen BLUD menjadi lebih profesional, terukur, dan akuntabel. Kita harus tingkatkan kapasitas SDM terutama pada bidang keuangan di rumah sakit dan puskesmas, serta mengintegrasikan sistem keuangan antar OPD terkait,”

— Budhi Hartono, Sekda Kabupaten Muaro Jambi

Prioritas yang Diangkat

  • Peningkatan kompetensi pengelola BLUD (pelatihan SDM keuangan dan manajemen layanan).
  • Implementasi sistem keuangan terintegrasi antara OPD pengampu (Dinkes), BPKAD, dan OPD teknis.
  • Penguatan pengawasan internal dan mekanisme audit rutin untuk mencegah penyimpangan.
  • Penyusunan langkah strategis untuk menyempurnakan regulasi dan SOP BLUD.

Pihak penyelenggara menegaskan bahwa perubahan pengelolaan BLUD bukan sekadar soal administrasi, melainkan berdampak langsung pada kualitas layanan publik. Dengan model pengelolaan yang efisien dan transparan, pelayanan kesehatan daerah diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sekda meminta seluruh peserta — baik pembina teknis maupun pembina keuangan serta pengelola BLUD — memanfaatkan forum ini untuk berbagi pengalaman dan merumuskan langkah konkret yang mudah diimplementasikan.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025

Exit mobile version