PALU — Politikus Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, melontarkan kritik pedas terhadap keputusan-keputusan Luhut Binsar Pandjaitan dalam pengurusan kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Safri menuduh Luhut lebih sering membela kepentingan investor asing dengan menyembunyikannya di balik narasi “kepentingan nasional”, sementara keluhan dan penderitaan masyarakat sekitar diabaikan.
Safri menegaskan bahwa setiap kali ada masalah di IMIP — mulai dari pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja, hingga konflik sosial — yang dibela justru pihak asing. “Dengan alasan kepentingan nasional,” kata Safri. Menurutnya, narasi tersebut sudah usang dan tak lagi relevan dengan kondisi riil di lapangan.
Menurut Safri, keberpihakan kepada investor asing yang diklaim demi “nasional” ini berujung pada pengorbanan hak-hak masyarakat — termasuk hak atas lingkungan hidup, keselamatan kerja, dan kesejahteraan sosial. “Apakah kepentingan investasi harus dibayar dengan air mata rakyat?” ujarnya.
Safri bahkan mempertanyakan posisi negara, dan dengan nada menyindir, mengatakan bahwa menurut Luhut seolah kekuasaan tertinggi berada di tangan segelintir orang yang mewakili investor, bukan di tangan pemerintah maupun presiden. Ia mendesak agar pemerintah pusat mengevaluasi pendekatan terhadap proyek strategis nasional — khususnya yang melibatkan investor asing — agar kepentingan rakyat tidak lagi dikorbankan.
Polemik ini terjadi dalam konteks upaya hilirisasi nikel melalui IMIP dan proyek-proyek besar yang melibatkan investor asing. Pihak Luhut membela bahwa semua kebijakan dibuat atas dasar kepentingan nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
Sementara itu, Safri dan sejumlah elemen masyarakat mendesak agar aspek kesejahteraan sosial, lingkungan, dan hak masyarakat setempat mendapat perhatian serius — bukan hanya angka investasi dan keuntungan ekonomi. “Jangan sampai investasi menjadi tameng untuk merampas hak masyarakat,” tegas Safri.
