Rekomendasi operasional: proses seleksi manajemen Perseroda harus transparan, ada audit tata kelola tahunan, dan pembentukan dewan pengawas yang independen.
Lahan Pangan dan Bumdes: Dari Regulasi ke Implementasi
Ranperda perlindungan lahan pertanian menekankan pentingnya menjaga ketersediaan cadangan pangan, sistem pengadaan, dan fasilitas penyimpanan. Fraksi PPP menilai kebijakan ini vital untuk ketahanan pangan, namun menegaskan bahwa aturan saja tidak cukup jika tanpa mekanisme pengawasan dan pendanaan yang jelas.
Sementara itu, pengaturan Bumdes perlu disesuaikan kondisi riil desa: jangan hanya menjadi proyek regulasi yang formalistik—dibentuk, dianggarkan, lalu mati suri. Pemerintah daerah diharapkan memberi pendampingan teknis, akses modal usaha, dan pembinaan pasar agar Bumdes benar‑benar tumbuh produktif.
Kesimpulan — Arah Kebijakan yang Diusulkan
Keempat Ranperda memperoleh persetujuan Fraksi PPP dengan berbagai catatan implementatif. Intinya: persetujuan politik jangan berhenti pada dokumen — harus disertai peta jalan implementasi, indikator kinerja, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.
Fraksi PPP menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat Muaro Jambi — bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
Sumber Dok Humas DPRD Muaro Jambi
