SENGETI, -Sejumlah desa di Kabupaten Muaro Jambi masih mengalami keterisolasian akibat kondisi jalan yang tidak memungkinkan dilalui kendaraan roda empat. Dampaknya: harga bahan pokok meroket, hasil panen petani anjlok, dan laju perekonomian warga terhambat.
Kelima desa yang dimaksud adalah Desa Rondang, Desa Sindrang, dan Desa Rantau Panjang di Kecamatan Kumpeh Ilir, serta Desa Manis Mato dan Desa Rukam di Kecamatan Taman Rajo. Selama ini, jalur menuju desa-desa tersebut hanya bisa dilalui kendaraan roda dua atau kendaraan kecil saat musim kering.
Warga mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang tinggi karena ongkos angkut meningkat tajam, sementara harga komoditas pertanian justru rendah karena sulitnya menjangkau pasar. Seorang petani di salah satu desa menyebutkan panen singkong dan padi sering dijual murah ke tengkulak karena biaya angkut dan risiko kerusakan barang.
Menanggapi kondisi itu, anggota DPRD Muaro Jambi dari Partai NasDem, Bustomi, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Muaro Jambi memprioritaskan pembangunan dan penganggaran akses jalan ke desa-desa terisolir tersebut.
“Jalan adalah urat nadi perekonomian. Selama akses belum memadai, program swasembada pangan tidak akan dirasakan manfaatnya oleh warga desa. Pemda harus segera menganggarkan dan menindaklanjuti prioritas akses ini,” ujar Bustomi.
Bustomi menekankan bahwa perbaikan akses tidak hanya soal aspal—tetapi juga perbaikan jembatan kecil, drainase, dan titik-titik rawan longsor agar transportasi aman sepanjang tahun.
- Peningkatan permukaan jalan agar bisa dilalui kendaraan roda empat;
- Pembangunan jembatan kecil di titik yang sering terputus saat hujan;
- Perbaikan drainase agar jalan tidak cepat rusak setelah musim hujan;
- Skema subsidi angkutan atau program akses pasar sementara sambil menunggu perbaikan infrastruktur.
Warga berharap intervensi cepat dari Pemda Muaro Jambi agar rantai pasokan kembali normal dan tingkat kemiskinan di desa-desa tersebut dapat ditekan.
Rilis ini mendorong Pemda dan dinas terkait melakukan langkah-langkah nyata: audit titik-titik kritis, memasukkan prioritas ini dalam APBD perubahan atau APBD tahun berikutnya, serta membuka dialog dengan masyarakat untuk memetakan kebutuhan teknis di lapangan.
