Indeks

Kontroversi Penangkapan Ketua PETIR: Dugaan Entrapment, Skandal Pajak Sawit, dan Aroma Rekayasa Hukum

Gambar Hasil Ilustrasi Penangkapan JS Ketua PETIR Oleh Polda Riau (dok:tim Redaksi)
Gambar Hasil Ilustrasi Penangkapan JS Ketua PETIR Oleh Polda Riau (dok:tim Redaksi)

Polisi juga mengklaim telah menemukan bukti komunikasi antara Jackson dan perwakilan perusahaan yang memperkuat dugaan pemerasan. “Kami dalami aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain,” tambahnya.

PETIR Balik Tuding Ada Upaya Balas Dendam Korporasi

Kuasa hukum PETIR menolak keras tuduhan tersebut. Mereka menilai kasus ini sebagai bentuk serangan balik korporasi sawit yang terusik oleh laporan hukum PETIR terhadap delapan perusahaan di bawah grup yang sama. Laporan itu diserahkan ke Kejaksaan Agung sejak 29 November 2024, dengan dugaan pengemplangan pajak senilai Rp1,4 triliun dan penguasaan lahan tanpa izin resmi.

“Kami punya bukti kuat. Jackson tidak memeras siapa pun. Pertemuan di Hotel Furaya itu justru diinisiasi oleh pihak perusahaan, bukan inisiatif Jackson. Semua rekaman komunikasi akan kami buka ke publik,” tegas salah satu pengurus DPN PETIR dalam keterangannya.

KNPI Riau Desak Propam Polri Turun Tangan

Desakan pengusutan atas dugaan rekayasa hukum juga datang dari KNPI Riau. Mereka menuntut Polda Riau membuka identitas pihak perusahaan yang disebut memberi uang kepada Jackson.

“Kalau benar ada pemerasan, seharusnya kedua belah pihak diperiksa. Jangan hanya aktivisnya ditahan, sementara pengusaha yang memberi uang justru dilindungi. Ini mencederai asas keadilan,” ujar Larshen Yunus, Ketua KNPI Riau.

Menurut Yunus, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi kebebasan bersuara dan perlindungan aktivis di Indonesia. Ia juga menyerukan agar Propam Polri, Kompolnas, dan Komnas HAM segera turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur dalam penangkapan tersebut.

Aroma Oligarki dan Skandal Pajak Triliunan

Beberapa media lokal mengaitkan penangkapan Jackson dengan tekanan dari oligarki ekonomi besar di sektor sawit yang merasa terganggu oleh laporan PETIR tentang dugaan praktik penghindaran pajak dan pencucian uang lintas perusahaan.

Kasus ini kini menjadi sorotan nasional. Presiden Prabowo Subianto diminta publik untuk memastikan penegakan hukum tidak digunakan sebagai alat balas dendam terhadap pihak-pihak kritis.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025

Exit mobile version