Sekda Tekankan Efisiensi dan Pro-Rakyat
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, H. Budhi Hartono, menegaskan bahwa prinsip efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi semangat utama dalam penyusunan APBD 2026.
“Kami tidak ingin anggaran hanya habis untuk hal yang tidak produktif. Fokus kami adalah memperkuat sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat — pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa,” ujar Budhi.
Ia juga memberikan apresiasi kepada BPKAD atas inisiatifnya melaksanakan sosialisasi pedoman baru tersebut, karena langkah itu dinilai penting untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah dan menekan potensi kesalahan dalam perencanaan keuangan.
Komitmen Menuju Pengelolaan Anggaran yang Transparan
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk menjalankan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan partisipatif. Pemerintah juga membuka ruang bagi masukan masyarakat melalui forum Musrenbang dan mekanisme konsultasi publik.
“Kami akan terus membuka diri terhadap saran dan aspirasi warga agar APBD tidak hanya disusun dari atas, tapi juga dari bawah,” tutur Alias, SH., MH..
Dengan prinsip tersebut, Pemkab Muaro Jambi berharap penyusunan APBD 2026 dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal daerah.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
Sumber Dokumentasi BPKAD Muaro Jambi
