Jakarta — Puluhan kepala daerah dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi kantor Kementerian Keuangan untuk menyampaikan protes atas rencana pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam rancangan APBN 2026.
Pertemuan yang digelar pada Selasa (7/10/2025) itu dihadiri langsung oleh 18 gubernur, sementara 15 provinsi diwakili dan 5 provinsi tidak hadir. Para gubernur menolak rencana pemotongan TKD karena dikhawatirkan akan mengganggu pembiayaan belanja rutin dan program infrastruktur di daerah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengatakan Provinsi Maluku Utara mendapat rencana TKD sebesar Rp 6,7 triliun untuk 2026 — turun dari pagu 2025 yang mencapai sekitar Rp 10 triliun. Sherly menyebut pemotongan terbesar terdapat pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan keluhan serupa; menurutnya anggaran daerahnya dipotong hingga 25% pada rencana 2026 sehingga berdampak pada target pertumbuhan ekonomi dan belanja prioritas di provinsi tersebut.
Ketua APPSI: Beberapa daerah bisa kesulitan bayar gaji
Ketua Umum APPSI, Al Haris (Gubernur Jambi), memperingatkan beberapa daerah yang bergantung besar pada TKD berisiko mengalami kesulitan membiayai operasional pemerintahan, termasuk pembayaran gaji PPPK, apabila pemotongan diterapkan. Al Haris menyatakan para gubernur meminta evaluasi dan dialog lebih lanjut agar roda pemerintahan tetap berjalan.
Respon Menteri Keuangan
Menurut perwakilan APPSI, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dianggap responsif dan menjanjikan evaluasi lebih lanjut terkait besaran TKD yang menjadi bagian produk hukum APBN 2026. Namun keputusan akhir dan mekanisme evaluasinya masih menunggu pembahasan lanjutan.
Apa yang menjadi fokus ke depan?
- Kejelasan mekanisme pemotongan dan kriteria pengurangan anggaran.
- Jaminan pembayaran gaji pegawai (terutama PPPK) agar tidak terganggu.
- Perlindungan untuk belanja infrastruktur di daerah yang bergantung pada transfer pusat.
- Transparansi komunikasi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah selama proses finalisasi APBN 2026.
