Bandung. Pernyataan baru-baru ini dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat mengenai cukup-tidaknya tunjangan rumah sebesar Rp71 juta bagi pimpinan dewan memicu gelombang kritik publik. Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin pejabat yang menikmati tunjangan belasan juta per bulan bisa mengklaim “tak cukup”, sementara jutaan warga justru berjuang keras untuk sekadar mencicil rumah layak?
MQ Iswara, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, menjelaskan: “Tunjangan rumah bagi Ketua DPRD Jawa Barat berada di angka Rp71 juta, sementara anggota dewan lainnya menerima sekitar Rp62 juta per bulan. Jumlah tersebut masih dipotong pajak progresif yang bisa mencapai 30%. Apa yang kami terima jelas tidak langsung cukup untuk membeli rumah,” ujarnya, dikutip dari VIVA Jabar, Kamis 11 September 2025.
Retorika tak selaras dengan realitas publik
Tidak ada yang meremehkan bahwa harga properti meningkat, namun konteks sosial dan etika publik harus dijaga. Ketika wakil rakyat—yang anggarannya diatur negara—mengeluhkan tunjangan yang besarnya jauh di atas rata-rata pengeluaran rumah tangga, respons yang wajar datang dari masyarakat: kecewa dan mempertanyakan empati pejabat terhadap rakyat yang hidupnya jauh lebih rentan.
Soal prioritas: tunjangan atau tanggung jawab moral?
Pertanyaan penting muncul bukan semata soal angka, melainkan tentang prioritas. Jika angka tunjangan tersebut benar adanya — dan diterima sebagai bagian dari kompensasi publik — maka wajar bila publik menuntut akuntabilitas lebih: jelaskan mekanisme penetapan tunjangan, transparansi peruntukan, dan rasionalitas kenaikan bila ada. Tanpa penjelasan yang meyakinkan, klaim ‘tidak cukup’ akan terdengar seperti retorika yang lepas dari realitas konstituen.
Empati publik vs. logika birokrasi
Di media sosial dan ruang publik, kecaman dan satir terhadap pernyataan semacam ini biasa muncul — bukan karena masyarakat tak paham masalah ekonomi, tapi karena ada selisih besar antara pengalaman hidup rakyat biasa dan klaim pejabat. Dalam kondisi di mana banyak keluarga menunda kepemilikan rumah, keluhan soal “tidak cukup” dari pejabat dengan tunjangan puluhan juta menimbulkan kesan kurang peka dan memperlebar jurang kepercayaan publik.
