Indeks

Presiden Pulang Lawatan Luar Negeri, Langsung Panggil Kepala BGN — Krisis MBG Dinilai Masalah Besar

Empat Poin Kritikal yang Mendesak

Publik dan ahli kesehatan telah menyoroti beberapa langkah yang harus segera dilakukan pemerintah dan BGN:

  1. Audit independen dan transparansi: Pembukaan data dapur, rantai distribusi, logistik, serta hasil uji keamanan pangan di semua titik produksi dan distribusi MBG.
  2. Akuntabilitas pejabat & birokrasi BGN: Identifikasi siapa bertanggung jawab atas kegagalan prosedur, pengawasan, dan penerapan standar keamanan pangan.
  3. Perbaikan SOP dan pengawasan: Revisi standar operasional pengolahan makanan, tata kelola dapur sekolah/mitra penyedia, dan penguatan inspeksi di tingkat kabupaten/kota.
  4. Pemulihan kepercayaan publik: Langkah nyata yang dapat dilihat masyarakat — mis. transparansi hasil uji laboratorium, kunjungan inspeksi independen, dan mekanisme pengaduan yang efektif.

Langkah Pemerintah & Penanganan Sementara

Pemerintah pusat telah memanggil Kepala BGN dan pejabat lain untuk rapat darurat. Beberapa langkah administratif yang bisa diambil segera (baik oleh BGN maupun pemerintah daerah) antara lain:

  • Penarikan sementara produk/menu MBG yang diduga bermasalah hingga hasil uji laboratorium keluar.
  • Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan massal bagi yang terdampak serta pemantauan jangka pendek kesehatan anak di sekolah terdampak.
  • Koordinasi antar-Kementerian/Lembaga untuk memastikan ketepatan teknis dan keberlanjutan intervensi gizi yang aman.

Data Ringkas

Parameter Nilai
Data terakhir tercatat 25 September 2025
Total penerima manfaat terdampak 5.914 orang
Kasus tercatat pada September 2025 2.210 kasus
Zonasi KLB signifikan Kabupaten Bandung Barat (lebih dari 1.000 pelajar)

Apa yang Perlu Diikuti Pembaca

Perkembangan paling relevan ke depan meliputi hasil rapat Presiden dengan Kepala BGN, keluarnya rekomendasi audit independen, hasil uji laboratorium produk MBG, serta keputusan apakah program MBG akan dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan sementara. Kami akan terus memantau dan memperbarui berita ini saat informasi resmi baru dirilis.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025

Exit mobile version