Respons Pemerintah & Penegak Hukum
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah penenangan, termasuk pencabutan sebagian tunjangan DPR dan moratorium perjalanan luar negeri, serta memerintahkan investigasi transparan atas insiden tewasnya Affan.
“Kami mendengar kegelisahan masyarakat. Sejumlah fasilitas DPR ditinjau ulang, dan tindakan hukum akan diambil atas setiap pelanggaran—baik oleh aparat maupun perusuh.”
Sementara itu, aparat menghadapi sorotan keras terkait penggunaan gas air mata dan peluru karet di sekitar kampus Bandung; polisi menyebut sasaran mereka adalah kelompok non-mahasiswa yang memblokade jalan, namun rights groups menilai ada excessive force.
Isu Orang Hilang & Penangkapan
KontraS melaporkan sedikitnya 20 orang masih hilang pasca-aksi di beberapa kota, mayoritas di Jakarta dan Bandung, di tengah ratusan penangkapan.
Analisis: Menguji Komitmen Negara Hukum
Tekanan internasional dari PBB dan sorotan publik domestik menempatkan pemerintah pada titik ujian: transparansi investigasi akan menjadi benchmark akuntabilitas, sementara komitmen pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi indikator keseriusan memberantas korupsi—bukan sekadar meredakan situasi jangka pendek.
Fakta Kunci (Per 2 September 2025)
- OHCHR mendesak investigasi dan dialog; rilis resmi 1 September 2025.
- Korban jiwa tercatat minimal 6–7 orang menurut sejumlah media; laporan lain menyebut 8.
- Makassar: 4 korban jiwa (3 tewas saat kebakaran gedung DPRD, 1 dikeroyok).
- Pemerintah umumkan pencabutan sebagian tunjangan DPR dan moratorium perjalanan; investigasi kematian Affan berjalan.
- RUU Perampasan Aset menjadi tuntutan massal; Presiden berkomitmen membahasnya dengan DPR.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
