“Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi perampokan uang rakyat yang dilegalkan lewat SPJ fiktif. Kami akan kawal sampai tuntas,” kata Bobto dengan lantang.
Sementara itu, pihak Kejati Jambi melalui staf PTSP membenarkan telah menerima laporan tersebut. “Laporan resmi sudah masuk dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya singkat.
Redaksi: terkinijambi.com
Dengan status hukum yang masih menggantung, skandal DBHP ini terus menjadi perbincangan publik. Banyak pihak…
Penegakan izin dan pengawasan ketat terhadap aktivitas ekstraktif (tambang, reklamasi). Penyusunan zonasi jelas: zona inti,…
Editor Redaksi @terkinijambi.com
Dampak dan Isu Utama Kerugian ekonomi: hilangnya volume minyak yang berdampak pada perusahaan dan penerimaan…
Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025
