Jakarta Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Jenderal Purn. Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) dalam perombakan kabinet yang diumumkan pada 8 September 2025. Keputusan ini menutup satu bab panjang dalam perjalanan karier salah satu figur paling berpengaruh dari generasi kepolisian.
Keputusan pemberhentian terhadap Budi Gunawan — yang dilantik sebagai Menko Polkam pada 21 Oktober 2024 — diumumkan efektif pada 8 September 2025. Sumber resmi Istana menyebut langkah ini bagian dari evaluasi kinerja kabinet; sementara pengamat politik menilai rangkaian peristiwa politik dalam beberapa bulan terakhir turut memengaruhi keputusan reshuffle tersebut.
Kilas Balik: Karier yang Menanjak
Lahir di Surakarta pada 11 Desember 1959, Budi Gunawan menamatkan pendidikan Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1983. Kariernya selanjutnya melintasi berbagai posisi strategis: dari ajudan Presiden era Megawati Soekarnoputri, kepala biro pembinaan karier di Polri, hingga menjabat Wakil Kepala Polri.
Kontroversi: Kandidat Kapolri yang Gagal
Pada Januari 2015, Presiden Joko Widodo mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Meskipun lolos uji kelayakan di DPR, pengumuman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka memicu kontroversi besar. Kasus yang populer dengan istilah “rekening gendut” itu kemudian bergulir ke praperadilan — yang dimenangkan Budi — dan berakhir dengan pelimpahan kasus serta penghentian karena dianggap kekurangan bukti. Peristiwa tersebut membuatnya batal dilantik sebagai Kapolri; jabatan akhirnya diisi oleh pejabat lain.
Dari BIN ke Kabinet Prabowo
Setelah manuver politik dan penempatan strategis di era-era pemerintahan berikutnya, Budi pernah memimpin Badan Intelijen Negara (BIN) sebelum akhirnya dilantik menjadi Menko Polkam oleh Presiden Prabowo pada Oktober 2024. Pemberhentian pada September 2025 menandai salah satu perubahan kabinet paling mencolok sejak pelantikan kabinet Merah Putih.
