Audiensi Menteri Transmigrasi bersama Gubernur Jambi dan Bupati Muaro Jambi di Rumah Dinas Bupati, Bukit Cinto Kenang. (Foto: Dok. Pemkab / @terkinijambi.com)
SENGETI, -Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, mendampingi Gubernur Jambi, Dr. Al Haris, dalam audiensi bersama Menteri Transmigrasi RI, Dr. Iftitah Sulaiman Suryanegara. Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Bukit Cinto Kenang, pada Rabu (20/8/2025).
Dalam kesempatan itu, Bupati Muaro Jambi menyampaikan ucapan selamat datang kepada Menteri Transmigrasi serta menyatakan harapan agar audiensi ini dapat menjadi titik terang bagi penyelesaian konflik lahan di Kecamatan Sungai Gelam, khususnya di Desa Gambut Jaya.
Komitmen Menteri Transmigrasi
Menteri Transmigrasi, Dr. Iftitah Sulaiman Suryanegara, menegaskan bahwa pemerintah pusat akan menindaklanjuti persoalan lahan transmigrasi di Muaro Jambi dengan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia menekankan bahwa mediasi akan menjadi langkah pertama untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
“Kami akan mengupayakan mediasi sebagai jalan utama. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka jalur hukum akan ditempuh sebagai opsi terakhir,” tegas Menteri Transmigrasi.
Persoalan 17 Tahun yang Belum Selesai
Konflik lahan di Desa Gambut Jaya telah berlangsung selama 17 tahun dan hingga kini belum tuntas. Kasus ini menyangkut tambahan lahan seluas 150 hektare yang dijanjikan untuk 200 Kepala Keluarga (KK) peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) IV.
Mantan Bupati Muaro Jambi, Burhanudin Mahir, yang hadir dalam audiensi, mengungkapkan fakta mengejutkan. Ia menyebut tanda tangannya sebagai kepala daerah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tahun 2009 diduga dipalsukan.
“Saya tidak pernah menandatangani dokumen itu. Ada dugaan kuat tanda tangan saya dipalsukan,” ujar Burhanudin Mahir, seraya berharap kehadiran Menteri Transmigrasi mampu memberi jalan keluar bagi warga.
Harapan Warga
Masyarakat peserta transmigrasi berharap kedatangan Menteri Transmigrasi dapat mempercepat penyelesaian persoalan. Dengan keterlibatan langsung pemerintah pusat dan koordinasi bersama pemerintah daerah, diharapkan keadilan dan kepastian hukum segera tercapai.
