SENGETI, -Komitmen tegas kembali ditunjukkan Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayahnya. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Karhutla yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (30/7/2025), Bambang hadir bersama sejumlah pejabat tinggi nasional dan daerah.
Hadir dalam forum tersebut Menteri Lingkungan Hidup RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB, Dr. Suharyanto, Kepala BMKG, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, serta Gubernur Jambi, Dr. Al Haris. Agenda utama dalam rapat adalah membangun sinergi lintas sektor guna menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang mulai meningkat seiring musim kemarau ekstrem.
“Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak tinggal diam. Kami telah menyiapkan 15 posko siaga Karhutla di titik-titik rawan dan mengerahkan personil gabungan dari TNI, Polri, BPBD, hingga relawan desa,” tegas Bupati Bambang dalam pernyataannya.
Bupati juga mengungkap bahwa wilayah Muaro Jambi saat ini mencatat luas Karhutla tertinggi di Provinsi Jambi, yakni mencapai sekitar 270 hektare. Angka ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk tidak lengah.
“Kami telah tingkatkan koordinasi lintas sektor, serta pemantauan langsung di lapangan agar setiap titik api dapat segera diatasi. Jangan sampai kabut asap kembali melumpuhkan aktivitas masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” ujar Bambang.
Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya langkah preventif seperti edukasi kepada masyarakat dan patroli rutin, terutama di daerah rawan yang berdekatan dengan perkebunan dan lahan gambut.
Langkah Serius Pemerintah Pusat dan Daerah
Rapat koordinasi tersebut menjadi ajang konsolidasi penting antara pemerintah pusat dan daerah. Menteri LHK, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, menggarisbawahi bahwa pengendalian Karhutla kini menjadi prioritas nasional dan perlu kolaborasi serius antar instansi.
Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris, menyatakan bahwa seluruh kabupaten/kota di Jambi telah diminta mengaktifkan posko siaga darurat Karhutla dan melaporkan perkembangan situasi secara berkala kepada posko provinsi.
