Washington, AS –Laporan investigasi terbaru dari Senat Amerika Serikat mengungkap temuan mengejutkan terkait insiden penembakan terhadap mantan Presiden Donald Trump pada Juli 2024 lalu. Komite Keamanan Dalam Negeri Senat secara gamblang menyalahkan Dinas Rahasia AS (Secret Service) atas serangkaian kelalaian fatal yang nyaris merenggut nyawa salah satu tokoh politik paling kontroversial di negara itu.
Penembakan di Tengah Kampanye
Peristiwa berdarah itu terjadi pada 13 Juli 2024 saat Trump berkampanye di Butler, Pennsylvania. Pelaku, Thomas Matthew Crooks (20), melepaskan tembakan dari atap gedung berjarak sekitar 150 meter dari podium tempat Trump berdiri. Satu peluru menyasar kepala Trump dan menggores bagian telinganya, menyebabkan luka ringan. Selain itu, seorang pendukung tewas dan dua lainnya terluka sebelum pelaku akhirnya ditembak mati oleh petugas taktis setempat.
Laporan Senat: “Kegagalan Kolektif”
Laporan resmi Senat yang dirilis 13 Juli 2025 menyatakan bahwa insiden tersebut bukanlah hasil dari satu kesalahan semata, melainkan akibat dari “kegagalan sistemik dan kolektif” dalam sistem pengamanan nasional.
“Ini bukan hanya kelalaian individu. Ini kegagalan total di semua level. Dinas Rahasia gagal membaca ancaman, gagal berkoordinasi, dan gagal bertindak meski tanda-tanda bahaya sudah jelas,” tegas Senator Rand Paul, Ketua Komite.
Fakta Mengejutkan di Balik Laporan
- Pelaku sudah terlihat di atap 45 hingga 90 menit sebelum insiden, namun tidak segera ditindak.
- Permintaan tambahan keamanan seperti penembak jitu, drone, dan tim reaksi cepat ditolak oleh otoritas keamanan pusat.
- Komunikasi radio antar tim keamanan buruk dan tidak terkoordinasi, bahkan tidak semua tim menggunakan saluran komunikasi yang sama.
- Petugas keamanan utama di lokasi ternyata bukan personel senior atau terlatih menangani ancaman bersenjata dari jarak jauh.
Hukuman Dinilai Tidak Setimpal
Dinas Rahasia telah menjatuhkan sanksi administratif kepada enam agen yang terlibat, dengan hukuman mulai dari skors 10 hingga 42 hari tanpa gaji. Namun, Senat menyebut sanksi tersebut tidak sebanding dengan dampak dan potensi tragedi yang bisa terjadi.
