Tambang Nikel di Raja Ampat Diduga Langgar UU dan Putusan MA-MK, Pakar Desak Cabut Izin & Usut Dugaan Korupsi

Desakan Publik Menguat

Koalisi masyarakat sipil mendesak:

1. Pencabutan seluruh izin tambang di pulau kecil Raja Ampat
2. Audit lingkungan menyeluruh
3. Penyelidikan pidana terhadap oknum pemberi izin
4. Pemulihan ekologis berbasis komunitas adat

Pemerintah Diminta Tegas

Hingga kini, belum ada sikap resmi dari Kementerian Investasi atau KLHK. Namun tekanan publik terus meningkat agar pemerintah tidak hanya patuh hukum, tetapi juga berpihak pada keberlanjutan, masyarakat adat, dan ekosistem dunia yang berada di Raja Ampat.