“Secara historis, eksistensi kabupaten bisa ditelusuri ke tahun 1948. Namun secara yuridis administratif, pembentukannya baru sah tahun 1956. Kedua tanggal ini bisa berjalan berdampingan,” jelas Arief.
Mahkamah menyerahkan urusan penetapan hari jadi kepada kewenangan pemerintah daerah dan DPRD.
Kemenangan Identitas Lokal
Putusan ini menjadi angin segar bagi upaya pelestarian identitas lokal di tengah gelombang formalisasi administratif yang kerap mengabaikan akar sejarah. MK secara tegas menempatkan nilai historis dan budaya sebagai unsur penting dalam perumusan undang-undang.
Konflik kecil antara “Batang Hari” dan “Batanghari” mungkin tampak remeh bagi sebagian orang. Namun bagi warga Batang Hari, ini soal jati diri. Dan hari ini, MK berdiri di pihak sejarah.
