Dalam kondisi kacau, etika politik akan menumbuhkan mekanisme berbicara dengan otoritas, atau dengan kata lain, betapa pun kasar dan tidak santunnya suatu sikap politik dari seorang politikus, setiap tindakannya tetap akan membutuhkan legitimasi. Dalam sudut pandang etika politik, dimensi politis manusia dapat dilihat berdasarkan tiga hal, yaitu manusia sebagai makhluk sosial, dimensi kesosialan dan dimensi politis kehidupan manusia.
Dengan begitu seharusnya kisruh atau polemik yang terjadi di lingkungan gedung perwakilan rakyat provinsi Jambi tersebut tidak perlu menjadi suatu preseden jelek bagi dunia politik dan dunia kekuasaan dengan lahirnya krisis kepercayaan terhadap penyelenggara negara. Untuk itu tidak ada jalan atau langkah lain selain daripada penerapan kaidah atau norma dan azaz hukum pembuktian sesuai dengan koridor prinsip penegakan hukum (law enforcement).
Serta pemberlakuan secara obyektive konsep atau prinsip persamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum (equality before the law). Agar mahalnya harga upaya pemberlakuan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidak menjadi pembiyaan yang bersifat mubazir dan sejumlah undang-undang yang memuat ketentuan tersebut tidak sekedar sebagai tumpukan kertas usang tak bernilai dan Suara rakyat benar berkedudukan sebagaimana dalam semboyan (quotes) Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat adalah Suara Tuhan).
