New Delhi,– Pemerintah India menunjukkan keteguhan sikapnya dalam menghadapi tekanan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengancam menerapkan tarif impor sebesar 25 persen terhadap sejumlah produk India. Dalam pernyataan resminya, India menolak tunduk pada kebijakan sepihak tersebut dan menegaskan akan tetap menjaga kontrak strategisnya, termasuk pembelian minyak dari Rusia.
Tarif Trump Dinilai Tidak Adil, India Ambil Sikap Tegas
Tarif baru yang akan diberlakukan mulai 7 Agustus 2025 itu disebut Trump sebagai langkah balasan atas defisit perdagangan AS dengan India serta kedekatan hubungan energi dan pertahanan India dengan Rusia. Namun, Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, menyebut kebijakan Trump sebagai bentuk tekanan sepihak yang mengabaikan prinsip dialog dan perdagangan adil.
“India tidak akan menjadi negara yang pasif atau tunduk begitu saja atas tekanan ekonomi dari negara mana pun. Kami terbuka untuk berdialog, tapi tidak akan bernegosiasi dalam ancaman,” ujar Goyal dalam konferensi pers di New Delhi.
Minyak Rusia Tetap Jadi Andalan, Meski Ditekan
India juga menyampaikan tetap melanjutkan impor minyak dari Rusia. Meski mendapat tekanan keras dari AS, terutama setelah konflik Ukraina, India menegaskan bahwa kebijakan energi nasional tidak bisa ditentukan oleh negara lain.
Data menunjukkan bahwa Rusia kini menjadi pemasok minyak terbesar bagi India, menyuplai lebih dari 30 persen kebutuhan nasional. Sumber dari Kementerian Energi India menyebut bahwa setiap gangguan terhadap suplai ini akan meningkatkan biaya impor hingga US$ 11 miliar, yang berisiko memicu inflasi dalam negeri.
India Menolak Jet Tempur F-35, Fokus ke Kemandirian Pertahanan
Selain soal energi, India juga menolak tawaran pembelian jet tempur F-35 dari Amerika. Sebagai gantinya, pemerintah India memperkuat industri pertahanan dalam negeri melalui program “Atmanirbhar Bharat” (India Mandiri).
“Kami tidak akan mengorbankan kedaulatan pertahanan kami hanya demi meredam tekanan dagang. Kami akan berdiri di atas kaki sendiri,” kata seorang pejabat senior di Kementerian Pertahanan India.
