Pemerintah Provinsi Jambi ajukan dana Rp200 miliar ke pusat untuk pembangunan Jembatan Batanghari III. Jembatan ini akan menghubungkan Pijoan–Sengeti dengan metode konstruksi balanced cantilever.
JAMBI, -Pemerintah Provinsi Jambi kembali mendorong realisasi pembangunan Jembatan Batanghari III, infrastruktur vital yang akan menghubungkan Desa Pijoan, Kecamatan Jaluko dengan Bukit Cinto Kenang, Kecamatan Sekernan (Sengeti) di Kabupaten Muaro Jambi.
Jembatan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di Jembatan Batanghari I sekaligus membuka jalur distribusi ekonomi baru.
Banyak kabar simpang siur mengenai lokasi proyek. Namun dari data resmi Dinas PUPR dan BPJN Jambi, rute yang direncanakan bukan Kumpeh, melainkan membentang dari Pijoan ke Sengeti. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi menjadi jalur koneksi ke akses Jalan Tol Trans Sumatera.
Dalam pernyataan resminya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, M. Fauzi, menyebutkan bahwa proyek ini telah diajukan ke Kementerian PUPR untuk didanai melalui skema nasional.
“Anggarannya sekitar Rp200 miliar. Kita sudah ajukan ke pemerintah pusat karena APBD tidak cukup. Kami berharap ini bisa masuk dalam program strategis nasional,” ujarnya kepada media.
Proyek ini akan menggunakan metode konstruksi balanced cantilever yang memungkinkan pembangunan dilakukan dari dua sisi sungai tanpa gangguan navigasi di tengah aliran.
Kepala BPJN Jambi, Ibnu Kurniawan, menjelaskan bahwa desain jembatan juga menyesuaikan kontur Sungai Batanghari.
“Strukturnya sedikit miring untuk memberi ruang kapal tongkang. Tidak ada pilar tengah karena kita pakai sistem balanced cantilever. Bentang tengah sekitar 1 kilometer dari total 1,7 kilometer,” jelasnya.
Spesifikasi Teknis Jembatan:
– Total panjang: ±1,7 km
– Bentang utama: ±1 km di atas sungai
– Tipe konstruksi: Balanced Cantilever
– Desain: Struktur miring, tanpa tiang tengah
– Ketahanan: Ramah lingkungan, tahan gempa
– Aksesibilitas: Terhubung ke trase jalan tol
Meski perencanaan sudah matang, hingga kini proyek masih menunggu persetujuan pendanaan dari Kementerian PUPR. Pihak Pemprov dan BPJN tetap optimistis, mengingat pentingnya jembatan ini untuk konektivitas wilayah dan efisiensi logistik.
