Perbedaan antara rencana dan realisasi belum tentu merupakan tindak pidana korupsi. Namun, jika ditemukan pembayaran atas layanan yang tidak diberikan, kelebihan pembayaran, atau dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai fakta, maka hal ini perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Tindak Pidana Korupsi — UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001
Pasal Unsur Ancaman Pidana
Pasal 2 ayat (1) Memperkaya diri sendiri/orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara Penjara 4–20 tahun + denda Rp200jt–1 Milyar
Pasal 3 Menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain yang merugikan keuangan negara Penjara 1–20 tahun + denda Rp50jt–1 Miliar
2. Pemalsuan Dokumen — Pasal 263 KUHP
– Jika dokumen kontrak, bukti pembayaran, atau daftar penghuni kamar dipalsukan untuk menutupi kelebihan pembayaran
– Ancaman: penjara maksimal 6 tahun
3. Kelalaian Menyebabkan Kerugian Negara — Pasal 419 KUHP
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
