Menurutnya, upaya tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, orang tua, tokoh masyarakat hingga pemerintah pusat.
Salah satu program yang dinilai dapat menjadi solusi adalah Program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
“Program pengembalian anak ke sekolah harus berjalan beriringan dengan upaya menyelesaikan persoalan ekonomi, sosial, maupun lingkungan yang menjadi penyebab utama mereka putus sekolah,” katanya.
Pendidikan Hak Dasar Anak
Aidi Hatta menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, seluruh pihak memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depan akibat keterbatasan ekonomi maupun persoalan sosial lainnya.
Ia berharap persoalan putus sekolah dapat menjadi perhatian bersama sehingga Kabupaten Muaro Jambi mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di masa mendatang.
“Jangan sampai ada anak yang tertinggal karena persoalan ekonomi atau lingkungan. Pendidikan adalah hak mereka dan harus kita pastikan terpenuhi,” tegasnya.
DPRD Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen terus mengawal kebijakan pendidikan daerah agar seluruh anak usia sekolah mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
