SENGETI, – Dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Muaro Jambi menjadi peringatan keras bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Insiden ini kembali menyoroti urgensi penegakan standar operasional prosedur (SOP) yang berfokus pada keamanan pangan, higienitas dapur, serta kecukupan nutrisi.
Secara prinsip, standarisasi SOP SPPG mencakup seluruh rantai proses penyediaan makanan, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pemorsian, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Salah satu ketentuan krusial yang wajib dipatuhi adalah penerapan prinsip First In, First Out (FIFO) serta penyimpanan bahan makanan pada suhu ideal maksimal 4 derajat Celsius guna mencegah pertumbuhan bakteri.
Namun dalam praktik di lapangan, berbagai bentuk kelalaian SOP masih kerap ditemukan, mulai dari sanitasi dapur yang buruk, keberadaan lalat dan kotoran di area pengolahan, penyimpanan bahan makanan yang tidak layak, hingga sterilisasi alat masak yang kurang terjaga. Selain itu, keterlambatan distribusi makanan lebih dari enam jam sejak proses memasak juga dinilai berisiko tinggi memicu kontaminasi.
Indikasi adanya kontaminasi makanan turut diakui oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Pihak Pemkab menyebutkan hasil pemeriksaan awal mengarah pada dugaan pencemaran bakteri pada makanan MBG.
“Dari hasil pengecekan sementara, makanan yang dikonsumsi diduga sudah tercemar bakteri, sehingga menyebabkan gejala keracunan,” demikian pernyataan yang disampaikan Sekda Muaro Jambi
Menyikapi kejadian tersebut, Sekda Muaro Jambi H.Budhi Hartono menurunkan tim lintas sektor untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap 15 dapur SPPG yang beroperasi, guna memastikan kepatuhan terhadap SOP keamanan pangan. “Sebanyak 15 dapur SPPG kami periksa untuk memastikan seluruhnya memenuhi standar keamanan pangan,” tegas pihak Pemkab Muaro Jambi.
Tanggapan dari Badan Gizi Nasional pun menguatkan langkah pengawasan ini. Kepala Badan Gizi Nasional Regional Jambi, Adityo Wirapranatha, menyampaikan kesiapan untuk mengenakan sanksi tegas bagi pengelola dapur yang terbukti lalai dalam penerapan SOP.
