SENGETI, – DPRD Kabupaten Muaro Jambi bersama Dinas PUPR turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PDAM Tirta Muaro Jambi. Hasil peninjauan di lapangan menemukan sejumlah persoalan krusial pada infrastruktur utama, mulai dari pompa intake yang tidak lagi optimal, jaringan pipa transmisi bermasalah, hingga pasokan listrik Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang belum stabil.
Anggota DPRD Muaro Jambi dari Fraksi PAN, Ulil Amri, menegaskan bahwa persoalan air bersih menjadi prioritas pemerintahan Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno. Menurutnya, pelayanan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan.
“Pelanggan PDAM sekitar 18 ribu sambungan, dan hampir 11 ribu berada di kawasan Mendalo. Jika intake terganggu, masyarakat langsung merasakan dampaknya. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut,” tegas Ulil, Senin (26/1/2026).
Dari hasil sidak, persoalan paling mendesak berada pada sistem intake dan pompa air yang sudah mengalami penurunan kinerja. Selain itu, jaringan pipa transmisi yang bocor serta suplai listrik IPA yang masih menggunakan jalur umum menyebabkan distribusi air kerap terganggu.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada warga, terutama di kawasan padat penduduk seperti Mendalo. Bahkan, distribusi air ke sejumlah sekolah juga disebut sering tersendat.
“Ini sudah masuk kategori darurat pelayanan. Air tidak mengalir secara normal, tentu sangat merugikan masyarakat,” ujarnya.
DPRD bersama Dinas PUPR dan manajemen PDAM sepakat membagi langkah penanganan dalam dua skema. Untuk jangka pendek, didorong pengadaan pompa baru, peningkatan daya listrik, serta pengalihan jalur listrik IPA ke jaringan khusus agar tidak lagi terdampak pemadaman umum.
Sementara untuk jangka panjang, pembangunan intake baru dinilai menjadi solusi permanen. Rencana tersebut telah masuk dalam daftar prioritas pembangunan nasional dan diharapkan bisa terealisasi melalui dukungan anggaran pusat pada 2026 atau 2027.
Dari sisi keuangan, DPRD menilai PDAM Mendalo sebenarnya memiliki potensi pendapatan cukup besar. Estimasi penerimaan bisa mencapai sekitar Rp800 juta per bulan. Namun saat ini realisasi baru berada di kisaran Rp500 juta akibat banyaknya meteran air rusak serta infrastruktur yang belum optimal.
