Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari pihak kejaksaan maupun Polda Jambi terkait alasan belum ditindaklanjutinya rekomendasi Komisi III DPR RI tersebut.
Publik Jambi kini menanti kejelasan. Bukan semata soal nasib seorang warga negara, tetapi juga menyangkut konsistensi penegakan hukum serta wibawa lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
JAMBI, – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Jambi kembali mengalami penurunan…
Restitusi pajak merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Permohonan…
Empat Tersangka Dijerat Pasal KUHP Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 300 dan/atau Pasal 301 Undang-Undang…
JAMBI, – Petani kelapa sawit di Provinsi Jambi mulai merasakan penurunan harga pada awal Agustus…
Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025
