Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari pihak kejaksaan maupun Polda Jambi terkait alasan belum ditindaklanjutinya rekomendasi Komisi III DPR RI tersebut.
Publik Jambi kini menanti kejelasan. Bukan semata soal nasib seorang warga negara, tetapi juga menyangkut konsistensi penegakan hukum serta wibawa lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
Menurutnya, lokasi yang diduga fiktif tersebut tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Cilacap. Bahkan, sebagian titik…
JAMBI, – Kabar kurang menggembirakan datang bagi petani kelapa sawit di Provinsi Jambi. Harga Tandan…
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program…
Syarief menyebut pemanggilan saksi dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidik dalam proses pengumpulan alat bukti. “Kami belum…
Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025
