Dengan adanya aturan tersebut, setiap pengeluaran daerah — termasuk Bimtek — wajib dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral kepada publik.
Apa yang Perlu Dilakukan: Jalan Audit sampai Pengawasan Publik
- Inspektorat Daerah diminta membuka seluruh rincian belanja Bimtek (SPJ, kontrak hotel, daftar peserta, hingga honorarium narasumber).
- DPRD Muaro Jambi berwenang melakukan hak angket/penyelidikan untuk memastikan tidak ada pelanggaran tata kelola anggaran daerah.
- Publik dan LSM diminta mengawal proses audit agar transparansi dan akuntabilitas dapat dipulihkan.
Pertanyaan yang Harus Dijawab Penyelenggara
- Apa urgensi pelaksanaan Bimtek di Jakarta? Mengapa tidak diadakan di dalam provinsi dengan biaya jauh lebih rendah?
- Berapa total anggaran yang dikeluarkan dan dari rekening mana dana itu dibelanjakan?
- Apa output yang terukur dari kegiatan tersebut — apakah ada dokumen atau produk yang menjadi dasar pengeluaran publik?
Keresahan publik bukan sekadar hasrat sensasional; ia merupakan alarm tata kelola. Ketika bagian yang memegang benang anggaran memilih langkah yang tampak bertentangan dengan kebijakan efisiensi, wajib bagi pengawas internal dan wakil rakyat untuk bertindak cepat dan transparan. Muaro Jambi berhak tahu: uang rakyat untuk siapa, dipakai untuk apa, dan apakah penggunaan itu sah secara administratif.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
