Panitera Pengadilan Negeri Jambi, Monang Sianturi, dalam surat resmi tersebut menegaskan bahwa proses eksekusi ini adalah tindak lanjut atas putusan berkekuatan hukum tetap dan sesuai tata aturan hukum perdata.
“Hal ini disampaikan untuk dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih,” tulisnya dalam surat tersebut.
Kasus ini menjadi gambaran nyata bagaimana pendanaan politik yang tidak transparan berpotensi menyeret pejabat daerah ke ranah hukum, bahkan berdampak pada kehancuran aset keluarga dan kehidupan personal. Hutang yang awalnya menjadi bagian dari strategi politik, kini berubah menjadi problem hukum dan sosial yang meninggalkan luka panjang setelah delapan tahun berlalu.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
