Audit Publik?
- Kementerian atau unit pemerintah yang mengelola kuota dan daftar maktab.
- Biro perjalanan yang memfasilitasi (apabila ada bukti perkawinan transaksi ilegal).
- Pihak perantara/penjual kuota yang menjanjikan fasilitas VIP.
- Tokoh publik yang namanya digunakan dalam transaksi sebagai “jaminan” layanan.
Reaksi Publik & Implikasi Politik
Bukan hanya soal hukum: skandal ini bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah massal yang dikelola negara. Jika figur publik didapati terlibat, imunitas moral mereka akan runtuh—dan tekanan politik untuk transparansi akan meningkat.
KPK harus mengumbar fakta: jumlah uang yang dikembalikan, jalur aliran dana, dan identitas pihak penerima. Pengembalian uang tanpa pengumuman detail hanya memicu spekulasi dan memberi kesan adanya penanganan yang ‘aman’ bagi pelaku. KPK perlu menjelaskan apakah pengembalian itu merupakan pengganti kerugian negara atau bagian dari upaya penyelamatan bukti.
Publik berhak tahu: bukan sekadar jumlah yang dikembalikan, melainkan siapa yang berada di balik skema ini dan bagaimana negara memastikan penyelenggaraan ibadah tidak diperalat oleh kelompok yang ingin untung besar.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
