Apa yang seharusnya dilakukan DPRD dan pemerintah daerah?
- Transparansi: Publikasikan dasar perhitungan tunjangan, termasuk perbandingan regional dan komponen apa saja yang termasuk.
- Evaluasi proporsionalitas: Tinjau ulang apakah tunjangan setara dengan fungsi dan beban kerja yang nyata, bukan sekadar tunjangan simbolis.
- Konsultasi publik: Libatkan publik atau badan pengawas dalam proses peninjauan agar keputusan tidak sepihak dan terjamin akuntabilitasnya.
- Prioritas anggaran: Pertimbangkan alokasi anggaran pro-rakyat—mis. program perumahan rakyat—jika penyesuaian anggaran memungkinkan.
Pelebaran kesenjangan wacana antara elite politik dan rakyat biasa bukan sekadar masalah komunikatif — ia melemahkan legitimasi institusi. Jika DPRD Jawa Barat serius ingin mendapat kepercayaan publik, langkah pertama adalah bersikap terbuka dan menjelaskan. Mengeluh tanpa konteks hanya akan memperdalam skeptisisme publik dan memberi amunisi bagi narasi populis yang mengkritik elite.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
