Kebijakan pengalihan tunjangan DPR ini dinilai sebagai terobosan penting sekaligus sinyal bahwa pemerintah mendengar aspirasi publik. Meski begitu, implementasinya tetap bergantung pada kesepakatan akhir di parlemen dan mekanisme anggaran yang sedang digodok dalam pembahasan RAPBN 2026.
Redaksi : Terkinijambi.com





