Kathmandu — Nama mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, muncul sebagai kandidat terdepan untuk memimpin pemerintahan sementara Nepal setelah gejolak politik luas yang dipicu larangan sejumlah platform media sosial dan tuntutan anti-korupsi dari generasi muda.
- Nama Sushila Karki dipilih oleh perwakilan protes sebagai kandidat yang dianggap independen dan berintegritas.
- Militer menjaga stabilitas publik sementara negosiasi berlangsung antara pemrotes, Presiden, dan institusi negara.
- Belum ada penetapan resmi secara konstitusional — proses masih bersifat negosiasi antar institusi.
Kronologi Singkat
- 8 September 2025: Pemerintah mengumumkan aturan pendaftaran platform media sosial—memicu penolakan publik.
- 9 September 2025: Tekanan dari protes besar-besaran berujung pada pengunduran diri PM KP Sharma Oli.
- 10–11 September 2025: Dialog antara perwakilan Gen Z, militer, dan tokoh sipil berjalan; Sushila Karki muncul sebagai kandidat terdepan.
- Status saat ini: Pembicaraan lanjutan untuk menetapkan mekanisme legal pemerintahan sementara dan jadwal pemilu transisi.
Siapa Sushila Karki?
Sushila Karki adalah mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal — wanita pertama yang menempati jabatan tersebut. Selama kariernya, Karki dikenal memiliki citra kuat terkait penegakan hukum dan sikap anti-korupsi, sehingga dipandang cocok oleh sejumlah pihak untuk memimpin periode transisi yang menuntut kredibilitas dan netralitas.
Sushila Karki
Eks Ketua Mahkamah Agung — Figur independen, reputasi anti-korupsi, didukung banyak pemrotes sebagai pemimpin sementara.
