Pandangan Publik
Di media sosial, publik mempertanyakan legitimasi pertemuan. Netizen menyoroti penampilan rapi beberapa pengemudi, atribut baru, hingga barang bermerek yang dianggap tidak mencerminkan realitas mayoritas ojol. Sebagian warganet bahkan menduga pertemuan hanya bersifat seremonial tanpa menyentuh masalah mendasar seperti biaya potongan, jaminan sosial, dan keselamatan kerja.
Keterangan dari Setwapres
Kantor Wakil Presiden menyatakan pertemuan itu digelar untuk mendengar aspirasi langsung dari para pengemudi usai adanya insiden yang melibatkan salah satu ojol dalam aksi unjuk rasa. “Pertemuan tersebut merupakan kesempatan bagi pengemudi untuk menyampaikan aspirasi langsung,” bunyi pernyataan resmi Setwapres.
Isu yang Mengemuka
Polemik ini menyingkap persoalan representasi dalam hubungan pemerintah, aplikator, dan pengemudi ojol. Ada tiga isu utama yang mengemuka:
- Legitimasi perwakilan: Apakah pengemudi yang hadir benar-benar mewakili komunitas ojol nasional atau sekadar binaan perusahaan.
- Peran aplikator: Potensi benturan kepentingan bila suara yang muncul adalah kepanjangan tangan perusahaan.
- Perlindungan pekerja: Perlunya kebijakan konkrit soal jaminan sosial, potongan biaya, dan keselamatan kerja bagi mitra ojol.
Kutipan Langsung
“Bukan anggota SPAI, mereka mewakili individu. Kenal dua orang Maxim, kalau yang lain tidak kenal.” — Lily Pujiati, Ketua SPAI
“Mitra tersebut terdaftar dan aktif melayani masyarakat.” — Perwakilan Maxim
“Cang Rahman adalah mitra aktif sejak 2015.” — Perwakilan PT GoTo/Gojek
“Mereka membawa aspirasi perorangan atau titipan dari perusahaan aplikasi. Jadi bukan atas aspirasi pengemudi seluruh Indonesia.” — Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia
Pertemuan Gibran dengan ojol yang seharusnya menjadi ruang aspirasi justru melahirkan kontroversi representasi. Di tengah klarifikasi aplikator, serikat dan asosiasi tetap mendesak transparansi agar pertemuan resmi negara melibatkan wakil sah pekerja, bukan sekadar perwakilan simbolis. Polemik ini akan menjadi ujian bagi pemerintah untuk memastikan suara ojol benar-benar tersampaikan dalam kebijakan.
