Dengan status hukum yang masih menggantung, skandal DBHP ini terus menjadi perbincangan publik. Banyak pihak menilai bahwa tanpa kejelasan audit forensik dan penegakan hukum, kasus ini akan menambah daftar panjang persoalan tata kelola keuangan daerah di Purwakarta.
Publik kini menunggu sikap resmi pemerintah daerah, DPRD, maupun aparat penegak hukum terkait langkah konkret untuk menuntaskan misteri Rp71,7 miliar dana bagi hasil pajak yang raib dari desa-desa.
Reporter: Redaksi | Editor: Tim Terkinijambi
