RUU Perampasan Aset dipandang sebagai alat hukum proaktif yang melengkapi kewenangan yang sudah ada dalam ratifikasi UNCAC dan aturan lain terkait pemulihan aset. Meski demikian, sejumlah organisasi masyarakat sipil memantau agar rancangan tersebut menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak milik warga.
Catatan redaksi: Kutipan pernyataan Mahfud MD dikompilasi dari unggahan video kanal YouTube Mahfud MD Official tanggal 15 September 2025 dan sejumlah keterangan publik terkait Prolegnas 2025.
Disusun Oleh
Tim Redaksi @terkinijambi.com
