Aksi Massa & Eskalasi Politik
Ratusan warga Aur Kenali dan Mendalo, didukung WALHI dan BPR, telah memblokade Jalan Lintas Sumatera sebagai bentuk protes. Aksi ini bukan sekadar tuntutan lokal — melainkan tekanan politik yang menuntut respons cepat dari pemerintahan provinsi dan pusat. Jika ditekan semakin keras, peristiwa ini berpotensi mengubah haluan kebijakan daerah dan pengadaan izin di masa datang.
Sudut Pandang Provokatif: Pemerintah atau Eksperimen Berbayar?
Mengapa gubernur meminta “uji coba” sebelum menutup? Apakah ini bentuk kompromi yang waras antara ekonomi dan lingkungan — atau bentuk eksperimen sosial yang melegalkan risiko terhadap warga berpenghasilan rendah? Pernyataan itu membuka jalan bagi narasi tajam: ketika negara memberi ruang untuk eksperimen industri di ruang hidup warga, maka siapa yang akan menanggung biaya kesehatan, ekonomi, dan kerusakan jangka panjang?
Tuntutan Tegas Warga
- Hentikan semua aktivitas sampai audit independen atas izin dan dampak dilakukan.
- Pemerintah provinsi wajib mempublikasikan seluruh dokumen izin dan hasil uji lingkungan.
- Jika terbukti pelanggaran, cabut izin dan proses secara hukum pihak yang bertanggung jawab.
- Berikan kompensasi sementara kepada warga yang terancam kehilangan akses air atau mengalami gangguan kesehatan.
Pertanyaan untuk Pemerintah Provinsi Jambi
Pernyataan “beri waktu — tutup jika berdampak” mungkin terdengar pragmatis bagi pendukung investasi. Namun bagi warga yang setiap hari menghirup debu dan khawatir rumahnya kebanjiran, itu adalah janji yang terlalu mahal. Jika gubernur serius ingin melindungi masyarakat, langkah pertama adalah menghentikan operasi sampai semua kepastian hukum dan lingkungan dapat dibuktikan secara transparan. Bukan sebaliknya: menunggu korban muncul baru bertindak.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
