Tuntutan demonstran bukan hanya soal akses internet: banyak dari mereka menilai ada jurang kepercayaan antara elit politik dan warga biasa. Isu-isu yang berulang disebut-sebut sebagai pemicu reformasi politik adalah nepotisme, kesempatan ekonomi yang timpang, dan praktik korupsi yang dipersepsikan semakin merajalela — masalah yang terasa paling tajam oleh generasi muda yang mengandalkan teknologi dan media sosial untuk suara politik.
Pengunduran diri pejabat tinggi dapat menenangkan gelombang protes sementara, tetapi tanpa langkah konkret menuju reformasi struktural dan transparansi, tuntutan massa berpotensi kembali memanas. Rencana aksi jangka pendek yang perlu dipertimbangkan oleh otoritas antara lain: penyelidikan independen atas insiden kekerasan, komitmen tertulis terhadap reformasi kebijakan digital, serta dialog inklusif yang melibatkan perwakilan pemuda.
Situasi di Nepal menjadi cermin bagaimana kebijakan teknis (seperti pembatasan platform digital) bisa memicu sentimen politik yang jauh lebih luas bila menyentuh masalah keadilan sosial dan akses ekonomi. Jalan ke depan menuntut upaya serius membangun kembali kepercayaan publik — dari kebijakan yang transparan hingga mekanisme akuntabilitas yang dipandang kredibel oleh masyarakat.
Catatan redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan rangkuman laporan media internasional terkait perkembangan kerusuhan di Nepal.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
