Ia juga memastikan pemerintah provinsi akan menindaklanjuti hasil kajian dengan bijak dan terbuka. “Jika terbukti merugikan masyarakat, tentu tidak akan kami izinkan. Tapi jika sesuai aturan dan hasil kajian mendukung, maka jalur itu akan dibahas kembali dengan melibatkan pemerintah kota, pusat, dan masyarakat,” tambahnya.
Polemik jalur khusus batu bara ini menjadi sorotan publik karena dianggap rawan menimbulkan dampak sosial dan lingkungan bagi warga sekitar, terutama di kawasan permukiman padat di Aur Kenali. Dengan sikap tegas Pemkot Jambi dan langkah kehati-hatian Gubernur Jambi, publik kini menunggu arah kebijakan final pemerintah provinsi dan pusat dalam menyelesaikan kontroversi ini.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
