TerkiniJambi.Com,- Presiden RI Prabowo Subianto terpampang pada baliho yang beredar di media sosial dan diklaim berada di Tel Aviv, Israel, memicu reaksi resmi dari Kementerian Luar Negeri. Kemlu menegaskan kembali kebijakan lama Indonesia: tidak ada pengakuan atau normalisasi hubungan dengan Israel kecuali Israel terlebih dahulu mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Pada akhir September 2025, sejumlah unggahan di platform X/Instagram dan akun-akun media sosial menampilkan foto baliho berlogo “Abraham Shield” yang memuat potret beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Unggahan itu cepat viral dan memicu perdebatan di kalangan warganet mengenai makna pemasangan baliho tersebut.
Menanggapi viralnya gambar itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa posisi Indonesia terkait normalisasi dengan Israel tetap tegas dan tidak berubah: tidak akan ada pengakuan atau normalisasi tanpa pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini disampaikan Kemlu untuk meredam spekulasi bahwa baliho tersebut mencerminkan perubahan kebijakan luar negeri Indonesia.
“Posisi Indonesia sangat jelas: tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” ujar juru bicara Kemlu.
Kemlu juga menjelaskan bahwa sangkaan atau klaim yang menyatakan ada pergeseran kebijakan harus dilihat hati-hati dan dikonfirmasi ke sumber resmi sebelum diberitakan.
- Lokasi pasti pemasangan baliho: Beberapa unggahan menyebut Tel Aviv, namun hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi pihak yang memasang atau otoritas setempat yang memverifikasi lokasi pemasangan.
- Siapa penyelenggara kampanye/baliho: Nama organisasi “Abraham Shield” muncul pada materi visual; belum ada pernyataan resmi dari organisasi tersebut (jika memang ada) yang menjelaskan maksud dan tujuan pemasangan.
- Apakah materi asli atau hasil manipulasi: Karena gambar tersebar di media sosial, kemungkinan ada materi yang diedit atau disebarkan sebagai propaganda.
Menurut pakar hubungan internasional yang kami hubungi, jika benar baliho itu adalah bagian dari kampanye publik di luar negeri, pemasangan semacam ini kerap bertujuan memberi tekanan politik atau membentuk opini internasional — bukan otomatis berarti terjadinya perubahan kebijakan di tingkat pemerintahan. Pakar itu juga menekankan pentingnya pembuktian sumber sebelum menyimpulkan adanya hubungan diplomatik baru antara negara.
