Sejumlah pernyataan dari anggota DPR (misal: komentar tentang total take-home pay setelah tunjangan) menjadi bahan perhitungan publik sehingga muncul angka-angka besar. Namun para pimpinan DPR menegaskan angka-angka itu tidak sama dengan kenaikan gaji pokok.
Reaksi Publik dan Penilaian
Reaksi publik beragam: sebagian menilai kebijakan kompensasi perlu pengawasan dan transparansi lebih lanjut; sebagian lain menilai perlu penjelasan rinci soal sifat sementara atau permanen tunjangan tersebut. Pakar anggaran dan pengamat kebijakan menyarankan agar DPR mempublikasikan rincian lebih jelas agar tidak menimbulkan spekulasi.
Intinya: tidak ada kenaikan gaji pokok anggota DPR. Informasi viral tentang gaji naik menjadi Rp 90 juta per bulan atau Rp 3 juta per hari merupakan hasil penggabungan beberapa komponen (gaji pokok + tunjangan + kompensasi rumah) dan mudah disalahpahami apabila tidak dijelaskan secara rinci.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
