Komisi IX DPR mengkhawatirkan pemangkasan anggaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dilaporkan turun signifikan (sekitar 55,47% pada pagu indikatif tertentu). Anggota DPR meminta penambahan anggaran agar fungsi pengawasan obat dan makanan tetap kuat, termasuk usulan tambahan nominal sekitar Rp 5,43 triliun dalam pembahasan lebih lanjut. DPR menilai risiko penurunan pengawasan dapat berdampak luas terhadap keselamatan publik.
Komisi V dan Banggar DPR menyoroti pagu indikatif Basarnas untuk 2026 yang dilaporkan turun drastis menjadi sekitar Rp 1,011 triliun, padahal kebutuhan operasional dipaparkan mencapai lebih dari Rp 2,27 triliun. DPR mengusulkan agar alokasi Basarnas ditinjau ulang dan menambah pagu untuk menjaga kapasitas respon darurat dan SAR nasional. Pernyataan dari pihak DPR juga merujuk beberapa kejadian operasi penanganan darurat yang menuntut kesiapsiagaan tinggi.
Tabel Ringkasan: Siapa Terkena dan Apa Respons DPR?
| Instansi / Pos | Perubahan (indikatif) | Respons DPR |
|---|---|---|
| BPOM | Penurunan tajam (lap. indikatif ~-55,47%) | Komisi IX soroti; usul penambahan ~Rp 5,43 triliun. |
| Basarnas | Pagu indikatif turun ke ~Rp 1,011 triliun (butuh ~Rp 2,27T) | Komisi V/Banggar minta revisi; usul penambahan anggaran. |
| K/L (umum) | 15 pos belanja barang/modal disasar efisiensi | DPR dukung jika tak mengganggu pelayanan publik; minta transparansi. |
