Demo Depan DPR Ricuh, Polisi Kerahkan 1.250 Personel dan Pukul Mundur Massa dengan Water Cannon

TerkiniJambi

JAKARTA – Gelombang aksi unjuk rasa kembali mengguncang kawasan Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025). Ribuan demonstran yang memadati depan Gedung DPR/MPR RI menolak kenaikan tunjangan anggota dewan, memicu ketegangan hingga aparat kepolisian terpaksa mengerahkan kendaraan taktis dan water cannon untuk menghalau massa.

1.250 Personel Gabungan Dikerahkan

Kepolisian menurunkan 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan jajaran Pemda DKI Jakarta. Mereka ditempatkan di titik-titik strategis, mulai dari Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, hingga akses menuju Slipi.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menegaskan pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif.

“Kami tetap mengedepankan cara humanis, tidak ada penggunaan senjata api. Namun apabila massa anarkis, kami harus melakukan tindakan sesuai prosedur,” ujarnya.

Situasi sempat memanas sekitar pukul 12.40 WIB. Massa yang sebagian besar mahasiswa, bahkan ada yang mengenakan seragam sekolah, mulai mendorong barikade polisi di kawasan persimpangan Kementerian Kehutanan. Mereka dilaporkan melempar batu, botol, hingga memukuli kendaraan taktis yang berjaga di depan Gedung DPR.

Baca Juga :  Demo Besar di Pati Memanas, Bupati Sudewo Tolak Mundur: Saya Dipilih Rakyat Secara Konstitusional !

Kericuhan ini memaksa aparat melakukan tindakan tegas. Mobil water cannon disemprotkan ke arah kerumunan untuk memukul mundur demonstran ke arah Semanggi, kawasan fly over Gerbang Pemuda, hingga dekat kompleks Gelora Bung Karno (GBK).

Baca Juga :  KEGAGALAN PENDELEGASIAN KEKUASAAN.

Kepolisian mengimbau masyarakat untuk menghindari area Gedung DPR/MPR RI selama aksi berlangsung. Warga yang melintas diminta menggunakan jalur alternatif karena kepadatan lalu lintas tidak terelakkan.

“Kami akan lakukan rekayasa lalu lintas situasional agar masyarakat tetap bisa beraktivitas. Namun kami minta warga tidak mendekat ke titik konsentrasi massa,” tambah Kombes Susatyo.

Tuntutan Massa

Aksi kali ini digerakkan oleh berbagai elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Mereka menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat. Selain itu, isu transparansi penggunaan anggaran negara juga menjadi sorotan.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025