“Saya dipilih rakyat secara konstitusional, melalui proses demokrasi. Tidak ada alasan bagi saya untuk mundur hanya karena tekanan massa,” katanya dalam konferensi pers sore harinya.
Ia juga mengklaim telah mendengar aspirasi warga dan membatalkan kebijakan kenaikan PBB. “Saya sudah ambil langkah korektif. Tapi mari kita jaga Pati agar tetap kondusif,” tambahnya.
Mekanisme dan Analisis
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengingatkan bahwa pemberhentian kepala daerah hanya bisa dilakukan melalui mekanisme DPRD.
“Semua harus sesuai prosedur hukum, bukan tekanan jalanan,” ujarnya.
Sementara pengamat kebijakan publik, Herman N. Suparman, menilai pembatalan kenaikan pajak memang belum cukup memadamkan api kemarahan warga. “Dialog terbuka harus segera dilakukan agar ketegangan tidak berlarut-larut,” katanya.
Situasi Terkini
Menjelang sore, situasi di Pati mulai mereda setelah aparat memisahkan kelompok massa yang anarkis. Jalanan utama kembali dibuka, meski sisa-sisa kericuhan masih terlihat di sekitar kantor bupati.
Aksi ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah Kabupaten Pati, memperlihatkan betapa kuatnya gelombang protes warga ketika merasa kebijakannya mengancam kehidupan mereka.
Editor @terkinijambi.com
