Ketidakcocokan antara jatah lahan yang dijanjikan dan realisasi di lapangan berpotensi memicu sengketa agraria baru.
Kepastian dokumen dasar—terutama keaslian rekomendasi PPL—menjadi kunci untuk melindungi hak warga transmigran sekaligus memastikan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat.
Cik Bur di Hadapan Menteri Transmigrasi: Tanda Tangan Saya Dipalsukan dalam Kasus Redistribusi Tanah Gambut Jaya
Rekomendasi untuk kamu
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Hendry Ch Bangun, menegaskan bahwa kebebasan pers bukan berarti…
Latar Belakang Perkara Sertifikasi K3 Kasus yang menjerat Noel bermula dari operasi penindakan KPK pada…
Saat ini, AKP Malaungi telah ditahan oleh penyidik Polda NTB. Selain proses pidana, yang bersangkutan…
“Jika benar ada pengondisian jalur dan pemberian uang secara rutin, maka ini bukan sekadar kasus…
