Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (dikenal pula dengan panggilan “Noel”). Penangkapan berlangsung pada malam hari tanggal 20 Agustus 2025 dan berlangsung di beberapa lokasi yang masih menjadi fokus penindakan KPK.
Kronologi singkat
Berdasarkan perkembangan awal yang disampaikan lembaga penindakan, OTT berlangsung pada Rabu malam dan melibatkan sejumlah orang selain Wamenaker. Informasi awal yang beredar menyebut angka pihak yang diamankan bervariasi; sumber di lapangan melaporkan antara beberapa orang hingga puluhan orang yang diperiksa atau diamankan terkait operasi tersebut.
Dugaan perkara
KPK menyatakan operasi tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan. Sampai saat ini, detail lengkap mengenai konstruksi perkara—termasuk peran pihak lain, aliran dugaan uang, dan bukti yang ditemukan—masih dalam proses pengumpulan oleh tim penindakan.
“Ya, benar. Kami telah melakukan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (sapaan Noel) dalam operasi yang dilakukan pada malam Rabu, 20 Agustus 2025. OTT ini dilatarbelakangi oleh dugaan pemerasan. Saat ini tim penindakan masih bertugas di lapangan, dan kami masih mengumpulkan informasi lebih lanjut. Perlu diketahui, KPK hanya memiliki waktu 1×24 jam sejak OTT untuk menentukan apakah perkara ini akan dilanjutkan ke penyidikan atau tidak.”
— Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto (pernyataan resmi KPK)
Langkah selanjutnya
Setelah OTT, tim penindakan KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk memutuskan apakah kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Publik diimbau menunggu pengumuman resmi lebih lanjut dari KPK mengenai status hukum para pihak yang diamankan.
Implikasi singkat
Penahanan atau penyidikan terhadap pejabat setingkat wakil menteri berpotensi menimbulkan dampak politik dan administratif di internal Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk penyesuaian tugas dan koordinasi antarunit. Namun, semua implikasi tersebut akan lebih jelas setelah KPK merilis temuan formal dan langkah hukum berikutnya.
