Risiko Ketatanegaraan dan Ketidakpercayaan Publik
Perpanjangan masa jabatan tanpa mandat rakyat dikhawatirkan memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Selain itu, potensi ketimpangan kekuasaan antara pusat dan daerah juga bisa terjadi bila DPRD terkesan “diperpanjang secara diam-diam”.
“Kita harus mengantisipasi segala kemungkinan agar tidak melahirkan krisis konstitusional di masa transisi,” pungkas Yusril yang juga Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) itu.
Saat ini, belum ada sikap resmi dari DPR maupun pemerintah soal revisi undang-undang menyusul putusan MK tersebut.
Editor @terkinijambi.com
