WASHINGTON – Perseteruan dua tokoh dunia, Donald Trump dan Vladimir Putin, kembali menguat setelah Trump melontarkan ancaman tarif hingga 100% terhadap Rusia jika perang di Ukraina tak segera dihentikan. Namun, Moskow merespons ancaman itu dengan sikap dingin dan menyebutnya sebagai manuver “teatrikal”.
Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan mengenakan “tarif sekunder hingga 100%” kepada Rusia serta negara-negara yang masih membeli komoditas dari Moskow, termasuk minyak dan gas. Ancaman ini diberi batas waktu 50 hari sebagai ultimatum untuk segera menghentikan invasi Rusia ke Ukraina.
“Jika tidak ada kesepakatan damai dalam waktu 50 hari, saya akan kenakan tarif besar-besaran. Kami tidak akan diam lagi,” ujar Trump dalam pernyataannya, Selasa (16/7/2025) waktu setempat.
Tak hanya tarif, Trump juga menyatakan AS akan mengirim sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina melalui NATO, sebagai sinyal bahwa dukungan militer tetap berlangsung meski dengan beban biaya yang dibagi antar sekutu.
Dari Moskow, respons yang diberikan justru bernada sinis. Jubir Kremlin menyebut ultimatum Trump sebagai “bisingan politik” menjelang pemilu AS. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev bahkan menyebut langkah Trump itu sebagai “gertakan panggung dengan efek nol”.
“Rusia sudah terbiasa dengan ancaman semacam ini. Mereka tak berpengaruh secara strategis,” ucap Medvedev seperti dikutip media Rusia.
Ancaman tarif ini bukan sekadar drama politik dua pemimpin dunia. Para analis menilai langkah Trump bisa berdampak luas ke pasar global, terutama jika negara-negara pengimpor energi dari Rusia — seperti India, Tiongkok, dan Turki — ikut terseret ke dalam pusaran sanksi sekunder dari Washington.
Jika diterapkan, tarif ini berpotensi menimbulkan gelombang inflasi baru secara global, memperburuk krisis energi di Eropa, dan menekan nilai tukar negara berkembang yang tergantung pada suplai energi murah dari Rusia.
Uni Eropa, yang masih dalam posisi hati-hati terkait perang Ukraina, dilaporkan sedang mempertimbangkan ulang strategi pasokan energinya. Beberapa negara Asia, termasuk India, mengisyaratkan akan menolak intervensi tarif sekunder dari AS karena menyangkut kedaulatan dagang mereka.
