“Ketika warga sipil menggunakan jalur hukum lalu direspons dengan intimidasi, itu sinyal demokrasi sedang tidak sehat,” ujar seorang pengamat politik.
Mahkamah Konstitusi: Satu-satunya Jalan yang Masih Terbuka?
Sidang ini bukan hanya soal sah atau tidaknya UU TNI, tapi ujian terhadap sejauh mana konstitusi masih dapat diakses rakyat tanpa rasa takut. Para pemohon menyatakan tak akan mundur.
Perkara uji formil terhadap revisi UU TNI ini telah teregister secara resmi di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 68/PUU-XXIII/2025. Sidang perdana telah digelar pada 27 Juni 2025 dan proses persidangan dijadwalkan berlanjut dalam bulan Juli ini.
“Kami tahu ada risiko. Tapi kalau diam, yang rugi bukan kami saja—tapi seluruh generasi setelah kami,” pungkas pemohon utama.
Sidang lanjutan di MK menjadi penentu bukan hanya nasib UU, tapi nasib keberanian sipil melawan kesewenang-wenangan yang bersembunyi di balik seragam negara.
Editor: Redaksi TerkiniJambi.com
Dokumentasi: Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi @mkri.go.id
